Jakarta, ST - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW LMND) DKI Jakarta menyambut pembentukan Direktorat Reserse Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) di lingkungan Polda Metro Jaya.
Pembentukan direktorat ini dinilai sebagai langkah struktural penting dalam merespon meningkatnya kasus kekerasan seksual dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di wilayah Jakarta.
EW LMND DKI Jakarta menilai pemisahan PPA dan PPO menjadi direktorat tersendiri menunjukkan keseriusan institusi kepolisian dalam menempatkan isu perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai prioritas penegakan hukum, bukan sekadar fungsi tambahan.
Ketua EW LMND DKI Jakarta, Reden Ginting, kepada media ini, Selasa (13/01/2026), menyampaikan bahwa perubahan struktur ini harus diikuti dengan perubahan cara kerja dan perspektif aparat di lapangan, terutama dengan menghapus praktik menyalahkan korban dalam setiap proses pelaporan dan penanganan perkara.
“Kami mengapresiasi pembentukan Direktorat PPA dan PPO sebagai langkah maju secara kelembagaan. Namun penanganan kasus harus sepenuhnya berpihak pada korban. Tidak boleh lagi ada korban yang dipersulit, dihakimi, atau disalahkan saat melapor,” ujar Reden.
Selain itu, EW LMND DKI Jakarta menegaskan bahwa Direktorat PPA dan PPO tidak boleh bekerja secara eksklusif. Penanganan kekerasan seksual dan TPPO membutuhkan keterlibatan luas masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini.
“Keamanan Jakarta bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Direktorat PPA dan PPO wajib membuka ruang partisipasi mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas warga untuk bersama-sama melakukan deteksi dini terhadap praktik TPPO dan kekerasan seksual di lapangan,” lanjut Reden.
Sikap ini sejalan dengan visi Gerakan Mahasiswa Jakarta Berdampak (GMJB) yang mendorong keamanan kota sebagai tanggung jawab bersama antara negara dan warga.
Lebih lanjut, EW LMND DKI Jakarta menyatakan akan mengawal 100 hari pertama kinerja Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo, sebagai bentuk kontrol publik dan komitmen masyarakat sipil dalam memastikan direktorat ini bekerja efektif dan berpihak pada korban.
EW LMND DKI Jakarta menegaskan akan mendukung langkah-langkah progresif dalam penegakan hukum, sekaligus bersikap kritis apabila praktik di lapangan tidak sejalan dengan semangat perlindungan, keadilan, dan partisipasi publik. (TT).
