Buru, ST - Aliansi Masyarakat Adat Bupolo dan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Buru melakukan aksi demostrasi besar-besaran menolak pegisian dan Penertiban Emas Tambang Ilegal Gunung Botak (PETI GB).
Massa Aksi yang diikuti puluhan ribu orang kini berlangsung di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Buru, pada Jumat (28/11/2025) kemarin.
Dalam orasi tersebut, massa aksi menyampaikan beberapa tuntutan, pertama, menolak rencana penyisiran tambang emas gunung botak, kedua, meminta pemerintah meninjau ulang keputusan tersebut, dan ketiga, mendesak DPRD Buru untuk menolak penyisiran sampai kelengkapan administrasi koperasi 100 persen.
Ketua DPD KNPI Buru,Taher Fua, menyampaikan rencana penertiban tambang akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Buru bahkan Provinsi maluku, bahkan masyarakat dipastikan akan mengalami penurunan.
"Persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebatas aktivitas penambang, karena sejak tahun 2011 hingga sekarang, aktivitas tambang Emas Gunung Botak telah membantu masyarakat pulau buru bahkan Provinsi Maluku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari” tandasnya.
Masa aksi terlihat di kawal ketat petugas keamanan
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Buru, Bambang Lalang Buana, menyampaikan bahwa DPR telah bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini terhadap pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku untuk memberikan solusi terbaik terhadap masyarakat penambang di GB.
"Aksi demonstrasi ini merupakan lanjutan dari beberapa aksi sebelumnya dan akan terus berlanjut, jika tuntutan kami tidak dipenuhi," tegas Taher.
Menurutnya, akan ada rencana aksi besar-besaran dengan jumlah massa di berbagai elemen baik itu dikalangan masyarakat bahkan OKP Cipayung yang akan digelar pada 1 Desember 2025. (Adi).
