Jakarta, ST - Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Maluku Utara Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kasus dugaan penyimpangan anggaran di Provinsi Maluku Utara.
Koordinator SKAK M. Reza A. Syadik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah.
“Dengan nilai kontrak Rp16,9 miliar yang bersumber dari APBN 2025, proyek ini patut diduga dikerjakan asal-asalan jika dilihat dari foto proyek yang beredar sebagianya terlihat disusun begitu saja. KPK harus memanggil Kepala BWS, pemilik proyek, dan para PPK untuk diperiksa,” tegas Reza, kepada media ini Rabu (16/07/2025).
Reza meminta Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan investigasi cepat. “Jika lamban, kami akan menggelar demonstrasi dalam waktu dekat pada hari Jum'at 18 Juli 2025 di KPK, untuk memberi dukungan pengawasan berbagai proyek APBN di Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.
Menurutny, proyek yang dikerjakan PT Limau Gapi Konstruksi dan diawasi CV. Atrium Arsitek Konsultan ini dinilai tidak memenuhi standar teknis. Foto proyek sebagian yang beredar menunjukkan adanya indikasi pelanggaran teknis mencolok pada pekerjaan pasangan batu dasar, yang mana seharusnya menggunakan campuran semen pasir, namun hanya ditumpuk dan diplester asal jadi.
Proyek ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. Jadi kami desak KPK segera panggil dan periksa Kepala BWS, panggil dan periksa pemilik proyek, serta panggil dan periksa PPK," kecamnya.
Selanjutnya Reza bilang, di aksi kedua akan di gelar demonstrasi di Kementrian PUPR untuk mendesak kementrian segera lakukan evaluasi PPK, Satker dan Kabalai. (Tim/Red).
