Jakarta, ST - Jaringan Advokasi Rakyat Independen (JARI) menyatakan sikap tegas dan siap melaporkan dua anggota DPD RI asal daerah pemilihan Maluku Utara ke aparat penegak hukum. Keduanya diduga melontarkan pernyataan dan wacana yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 serta berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Koordinator Nasional JARI, Tb. Uuy Faisal Hamdan, mengatakan setiap anggota DPD RI sebagai wakil daerah di Senayan memiliki sumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, menurut dia, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
"Kami tidak anti kritik. Tapi kalau sudah bicara soal mengubah sistem negara, apalagi mengarah ke federalisme, itu sudah masuk ranah yang sangat sensitif dan berbahaya," tegas Tb. Uuy, Senin (24/08/2026).
Menurut Tb. Uuy, wacana yang disampaikan kedua anggota DPD RI tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya. JARI menilai aspirasi masyarakat semestinya diperjuangkan melalui kerja-kerja kelembagaan yang substantif, bukan justru diarahkan menjadi wacana politik yang berpotensi memicu kegaduhan.
Ia, juga menilai pernyataan tersebut perlu diuji secara hukum untuk mengetahui apakah terdapat unsur pelanggaran terhadap sumpah jabatan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami akan melengkapi bukti, rekaman, dan transkrip pernyataan untuk segera dilaporkan. Kami akan laporkan ke Bareskrim Polri dan MKD DPR/DPD RI. Biar diuji secara hukum. Negara tidak boleh diam jika ada pejabat publik yang main-main dengan konstitusi," ujar Tb. Uuy.
Dirinya menegaskan, langkah hukum yang akan ditempuh JARI bukan dimaksudkan untuk membungkam kebebasan berpendapat, melainkan memastikan setiap pejabat negara menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi.
JARI juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai wacana politik yang berkembang. Menurutnya, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang fokus memperjuangkan kepentingan nyata, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembukaan lapangan kerja.
"Kami titip kepada Presiden Prabowo dan pimpinan DPD, bersihkan lembaga dari orang-orang yang tidak memahami arah konstitusi. Rakyat membutuhkan kerja nyata, bukan wacana yang dapat memecah belah bangsa," pungkasnya. (Tim/Red).
