Ternate, ST - Seorang tokoh muda asal Maluku Utara mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Malut agar lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di tingkat nasional, ketimbang menghabiskan energi pada wacana perubahan sistem pemerintahan menjadi federal.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku Utara saat ini jauh lebih mendesak dan membutuhkan perhatian serius para wakil daerah di Senayan.
Ia menilai, anggota DPD RI seharusnya lebih aktif mengawal berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, harga kebutuhan pokok hingga penciptaan lapangan kerja.
“Seharusnya anggota DPD RI bicara bagaimana masyarakat Malut bisa unggul, tidak lapar, dan bisa setara dengan daerah lain. Jangan habiskan energi untuk membahas sistem yang belum urgen,” ujarnya, Rabu (19/08/2026).
Ia menegaskan, DPD RI memiliki peran konstitusional sebagai representasi kepentingan daerah. Karena itu, para senator asal Maluku Utara dinilai perlu memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Malut benar-benar diperjuangkan dalam setiap kebijakan nasional.
Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Maluku Utara, sehingga perhatian wakil daerah semestinya diarahkan pada persoalan konkret yang langsung dirasakan masyarakat.
“Rakyat di daerah butuh solusi nyata. Debat soal sistem bisa belakangan, tetapi perut rakyat tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Muliansyah Abdurahman, Pembina Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Kebangkitan Maluku Utara (DPP Gerbang Malut) sekaligus Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia (BPP KAPMI).
Muliansyah berharap anggota DPD RI asal Maluku Utara dapat memperkuat perjuangan terhadap isu-isu strategis daerah agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Malut mendapat perhatian yang lebih serius di tingkat pusat. (Tim/Red).
