Ternate, ST - Praktik pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate kembali menjadi sorotan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Insan Pers (GIPERS) Provinsi Maluku Utara mendesak aparat penegak hukum (APH) segera memeriksa Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, terkait dugaan pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan anggaran.
Ketua GIPERS Maluku Utara, Iskar, menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan anggota DPRD, mulai dari makan dan minum, pakaian dinas hingga pemeriksaan kesehatan, perlu diaudit dan diperiksa secara transparan.
Menurut Iskar, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, anggaran untuk sejumlah kebutuhan tersebut mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap tahun. Namun, besarnya anggaran itu dinilai tidak sebanding dengan tingkat kehadiran maupun aktivitas sebagian anggota DPRD di kantor.
“Yang membuat publik geram, meski jarang duduk di kursi kerja, anggaran tetap mengalir deras. Setiap tahun dianggarkan pembelian lima pasang pakaian dinas per orang yang nilainya diduga mencapai lebih dari Rp20 juta. Belum lagi anggaran pemeriksaan kesehatan rutin di laboratorium swasta yang ditaksir sekitar Rp8 juta per orang per tahun,” kata Iskar dalam pernyataan resminya yang diterima awak media, Jumat (21/8/2026).
Ia mempertanyakan alasan penggunaan fasilitas kesehatan swasta apabila fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dinilai masih tersedia dan dapat dimanfaatkan.
Iskar menegaskan, penggunaan uang daerah harus mengedepankan prinsip efisiensi, kewajaran, transparansi, serta berdasarkan kebutuhan yang nyata. Karena itu, ia meminta seluruh dokumen pertanggungjawaban anggaran diperiksa untuk memastikan tidak terdapat penggelembungan harga maupun belanja yang tidak sesuai peruntukan.
“Sekretaris DPRD sebagai bagian dari pengelolaan administrasi dan keuangan memiliki tanggung jawab terhadap realisasi anggaran. Kalau nanti ditemukan adanya pembengkakan harga atau pengeluaran yang tidak sesuai kebutuhan riil, tentu harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Soroti Kehadiran Anggota Dewan
Selain persoalan anggaran, GIPERS juga menyoroti tingkat kehadiran anggota DPRD Kota Ternate. Iskar menyebut pihaknya menerima informasi bahwa sebagian anggota dewan dinilai jarang berada di kantor dan lebih banyak hadir ketika terdapat agenda tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena anggota DPRD menerima hak dan fasilitas yang bersumber dari APBD untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, serta menyerap aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas, sementara kerja dan kehadiran sebagai wakil rakyat justru dipertanyakan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran itu digunakan dan apa hasilnya,”Dinasnya
Minta Dokumen Perjalanan Dinas Dibuka
Desakan pemeriksaan juga dikaitkan dengan persoalan perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate.
Iskar menyebut Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap Sekwan Ternate terkait perjalanan dinas DPRD Kota Ternate sebagai tindak lanjut laporan yang sebelumnya disampaikan anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim.
Atas dasar itu, GIPERS meminta proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu pihak.
“Kami mendesak Polda Maluku Utara dan Inspektorat Kota Ternate segera memeriksa seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan. Sekwan dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran maupun perjalanan dinas harus diperiksa berdasarkan bukti dan temuan yang ada,” kata Iskar.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
GIPERS bahkan menyatakan akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan resmi apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak berwenang.
“Kami tidak ingin ini hanya menjadi sorotan di media. Kalau ditemukan bukti pelanggaran, harus ada proses hukum. Jangan sampai anggaran rakyat dihabiskan tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” tegasnya.
Sekwan Belum Beri Tanggapan
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, awak media telah berupaya mengonfirmasi Sekretaris DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali, melalui pesan WhatsApp beberapa hari sebelumnya.
Pesan tersebut diketahui telah terkirim dan menunjukkan tanda centang dua, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapat tanggapan dari yang bersangkutan. (Tim/Red).
