Ternate, ST – Ikatan Keluarga Disabilitas Makugawene (IKDM) Kota Ternate bekerja sama dengan NLR Indonesia, Liliane Fonds, dan Pemerintah Kecamatan Ternate Selatan menggelar sosialisasi Program Nexus Gamalama.
Kegiatan bertajuk “Membangun Resiliensi Iklim Yang Inklusif Melalui Kolaborasi Struktural dan Kultural di Kecamatan Ternate Selatan” tersebut berlangsung di aula Kantor Kecamatan Ternate Selatan, Jumat (17/07/2026).
Acara dihadiri Camat Ternate Selatan Anang Irianto, para lurah se-Kecamatan Ternate Selatan, perwakilan Puskesmas Gambesi, Puskesmas Kalumata, SDN 32 Kota Ternate, SMA LB Negeri Kota Ternate, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Ternate, Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kota Ternate, TP-PKK Ternate Selatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Ketua IKDM Kota Ternate, Risal Assor, menjelaskan bahwa Program Nexus Gamalama bukanlah inisiatif yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, program ini merupakan hasil ikhtiar kolektif dan proses partisipasi yang mendalam.
“Fase awal dari riset partisipasi akhir 2024–2025 kemarin kami mulai data ini sejak akhir tahun 2024 melalui proses riset di lapangan yang panjang. Melalui dukungan NLR Indonesia, kami melakukan tinjauan mendalam terhadap puluhan dokumen daerah serta mewawancarai langsung 90 anak penyandang disabilitas di Kota Ternate,” ujar Risal.
Sementara itu, Camat Ternate Selatan Anang Irianto menyambut baik kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak. Ia mengatakan pihak kecamatan sangat mendukung program ini dan mengajak seluruh lurah untuk turut aktif terlibat.
“Kita butuh kolaborasi yang kuat. Banyak kantor kelurahan yang belum memiliki fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, seperti jalan masuk yang ramah. Saya harap di tahun ini bisa dianggarkan melalui dana kelurahan untuk pembuatan akses tersebut, sehingga adik-adik penyandang disabilitas bisa lebih mudah mengurus administrasi di kantor kelurahan,” ungkapnya.
Program Nexus Gamalama diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun ketahanan iklim yang inklusif di tingkat kecamatan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, organisasi disabilitas, hingga institusi pendidikan dan kesehatan. (Tim/Red).
