Ternate, ST - Manajemen PT Indonesia Pery Property (IFPRO), selaku mitra penyedia jasa Tenaga Alih Daya (K3) untuk sektor telekomunikasi (ISDP-Telkomsel), memberikan klarifikasi resmi terkait perkembangan pembayaran dana kompensasi tahunan bagi para karyawan.
Koordinator Wilayah IFPRO, La Bahar, pada media ini, Jumat (27/02/2026), menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen penuh untuk memenuhi hak finansial seluruh karyawan sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun saat ini terdapat penyesuaian waktu dalam proses pencairan dari kantor pusat.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang PP No. 35 Tahun 2021, PT IFPRO menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan kompensasi pada akhir masa kontrak sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka.
"Kompensasi ini adalah mandat undang-undang dan penghargaan bagi tenaga alih daya kami. Saat ini prosesnya sedang berjalan di kantor pusat yang mengelola sekitar 5.000 karyawan secara nasional, termasuk 3.000 personel di bagian umum. Kami pastikan dana tersebut pasti cair," ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas ekonomi karyawan di lapangan, manajemen telah melakukan langkah proaktif dengan mempercepat pembayaran gaji bulanan. Meskipun tanggal 1 Maret jatuh pada hari libur, perusahaan telah mencairkan gaji lebih awal pada tanggal 27 Februari 2026.
"Manajemen terus melakukan koordinasi intensif guna meredam kekhawatiran di tingkat akar rumput (security dan tenaga teknis) agar operasional tetap berjalan kondusif dan tenang" jelasnya.
Selain itu, dari total personel, sebagian besar tenaga di bagian umum telah menerima pencairan, sementara sisa personel lainnya sedang dalam tahap penyelesaian administrasi yang diperkirakan rampung dalam waktu dekat.
PT IPRO menyadari bahwa tenaga alih daya adalah ujung tombak pelayanan yang berinteraksi langsung dengan pengguna jasa, sehingga pemenuhan hak finansial menjadi prioritas utama demi menjaga aspek kemanusiaan dan profesionalisme kerja.
Manajemen, menghimbau seluruh karyawan untuk tetap bersabar dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Komunikasi terbuka akan terus dilakukan antara koordinator wilayah dan kantor pusat untuk memastikan seluruh proses selesai dalam minggu ini" pungkasnya. (Red).
