Jakarta, ST - Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (AMPHI), melakukan Aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI, pada Selasa (09/09/2025) kemarin, mendesak KPK melakukan monitoring Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah.
Koordinator Aksi, Rizal Damola, meminta agar KPK RI melakukan monitoring secara menyeluruh terkait Anggaran Negara yang dikucurkan melalui kementerian PUPR untuk Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah.
"Kami menduga pekerjaan Proyek tersebut bermasalah. Sebab, ada indikasi kuat terjadinya pelanggran teknis pada pemasangan batu dasar," ujarnya.
Zal, menjelaskan bahwa pemasangan batu dasar yang seharusnya menggunakan campuran semen dan pasir, ternyata fakta dilapangan menunjukkan batu hanya ditumpuk, kemudian diplester asal jadi. Ini indikasi bahwa pekerjaan proyek tersebut adanya manipulatif, sehingga perlu diselidiki oleh KPK.
Lanjut Korlap, bahwa KPK sebagai lembaga Ektra Ordinary Crime, memiliki tanggungjawab terkait pemberantasan Korupsi di Indonesia. Untuk itu sangat perlu bagi KPK menilik dugaan kasus korupsi proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah.
"Apalagi anggaran proyek tersebut sangat fantastik mencapai Rp16,9 miliar bersumber dari APBN 2025 tersebut. Olehnya itu, kami meminta KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap ketua Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, dan memeriksa PT Limau Gapi Konstruksi dan CV. Atrium," jelasnya.
"Karena arsitek Konsultan ini dinilai tidak memenuhi standar teknis dalam megerjakan Proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah," ucapnya. (Tim/Red).
