Sofifi, ST - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Maluku Utara menggelar memperingati Hari Pahlawan Nasional (HPN) dengan menggelar aksi, "Menolak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional" dan "Tolak Sekolah Rakyat".
Aksi yang digelar pada, Selasa (20/05/2025), dengan rute aksi, RRI Cabang Ternate, Pasar Barito Gamalama, dan Kantor Walikota Ternate.
Ketua Wilayah LMND Malut, Anton David Punana, dalam orasinya menegaskan bahwa LMND secara nasional hingga daerah menolak keras Soeharto di usul sebagai pahlawan nasional, begitu juga dengan program pembangunan sekolah Rakyat, yang dibahas oleh Menteri Sosial (Mensos) saat ini.
"Kami menolak keras Soeharto di usul sebagai pahlawan nasional, karena menurut hemat kami Soeharto tidak pantas di juluki Pahlawan Nasional. Sementara di tengah maraknya problematika saat ini, muncul lagi kebijakan lewat program pembangunan sekolah Rakyat, karena kami menilai program ini disusun tanpa perencanaan yang jelas dan matang, dan juga beberapa point yang perlu di pertimbangkan," cecarnya.
"Kenapa kami menolak persoalan program pembangunan Sekolah Rakyat, karena nantinya akan menambah kerugian negara. Maka dengan begitu kami LMND menggagaskan dengan konsep yang menjadi jalan menuju emansipatoris, karena apa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas sekaligus berkeadilan sosial, damai, dan merdeka," jelasnya.
Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ismal La Nduma, mengatakan bahwa dengan memperingati Hari Kepahlawanan Nasional tahun 2025 ini, LMND gelar aksi dengan 2 isu tuntutan yalni Menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional dan menolak program sekolah Rakyat.
"Dua isu ini menjadi sikap LMND secara nasional hingga daerah-daeeah, karena apa, berbagai macam pengkajian kami yang perlu di pertimbangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah saat ini, jangan hanya sekedar mengambil kebijakan di tengah Efiensi Anggaran," tegasnya.
Adapun beberapa tuntutan aksi LMND Maluku Utara, yakni :
1. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
2. Laksanakan pasal 33 UUD 1945
3. Bebaskan masyarakat adat maba sangaji dan hentikan aktifitas PT. Position
4. Hentikan pungutan liar di kota Ternate
5. Hentikan retribusi pasar di kota Ternate
6. Stop izin usaha pertambangan yang baru di Maluku Utara
7. Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual
8. Hentikan penindasan terhadap perempuan
9. Stop perampasan ruang hidup
10. Tolak RUU Polri. (Tim/Red).
