Ternate, ST - Anggota Komite 3 DPD-MPR RI Dapil Maluku Utara, Hasby Yusuf, kritisi pendidikan yang terfokus di pulau Jawa, sedangkan Indonesia timur khususnya Maluku Utara terpinggirkan. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara Talkshow AIKOM Expo Series 3 Tahun 2024, bertempat di Benteng Oranje, Kota Ternate, Kamis (19/12/2024).
"Kami ini baru saja di sumpah oleh Mahkamah Agung menjadi senator perwakilan maluku Utara baru dua bulan lebih, tentu dua bulan ini waktu yang singkat," katanya.
Mengawali tugasnya sebagai anggota DPD-RI, dirinya juga sudah menyampaikan kepada pak menteri pendidikan dan kebudayaan secara terbuka, bahwa memang pemerintah pusat belum menguji perspektif yang adil. Jakarta terlalu fokus pada jawa dan seterusnya bahkan alokasi anggaran untuk kampus-kampus negeri masih lebih besar.
"Nah, itu yang saya bicara lebih keras di pak Menteri, saya kira kita ini masih bangsa Indonesia kah bukan, kalau masih bangsa Indonesia ya harus Adil, karena kami dari timur Indonesia khususnya maluku Utara masih terpinggirkan, dan untuk ke jawa juga itu butuh biaya yang besar, rubah lah kebijakan itu agar kami di wilayah timur (Malut) disana bisa mendapatkan semacam stir pendidikan," ujarnya.
Kata Dia, Republik ini di merdekakan atau di ploklamirkan pada tanggal 17 Agustus itu dengan fondasi dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa, juga kesejahteraan umum, dan ikut dalam perdamaian dunia, itukan jelas termaktub dalam Undang-Udang Dasar khususnya ideologi kita karena itu tanggungjawab pemimpin negara.
"Pada soal itu saya tidak hanya bicara menggugat mengarahkan ke timur (Maluku Utara) yang terpinggirkan, akan tetapi jangan ada yang mencerminkan kampus negeri di utamakan dan kampus swasta di jelekkan, atau sekolah negeri di muliakan sedangkan sekolah swasta di hinakan," cecarnya.
Karena menurutnya, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu, tugas Indonesia atau tugas negara, bukan tugas khusus, harus nya negara berterima kasih kepada semua lembaga pendidikan swasta kalau semua dialihkan ke negeri itu bukannya negeri yang dibiayai oleh negera.?, tapi kampus swasta di bayar ke negera seperti seluruh pajak pendidikan, bahkan untuk keadilan tidak ada.
"Pajak-pajak ini masih ada di kampus-kampus swasta, nah, ini pak menteri juga sebenarnya tidak mau, tapi ini masalah keuangan dan seterusnya, saya kira itu sebagai dobrakan awal dari saya, selamatkan untuk selamatkan semua itu," tutup Hasbi. (Red).
