Halsel ST-Hilirisasi industri nikel di Maluku Utara,yang mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut mencapai 20,49% sepanjang tahun 2023, kini menghadapi ancaman serius akibat klaim lahan yang tidak sah dan perusakan aset perusahaan. Menanggapi situasi ini, tokoh masyarakat dan elemen lokal mendesak agar Arif La Awa, yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut, segera diproses secara hukum.
Koordinator Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara, Rajak Idrus,ditemui awak media,29/8/2024,
Mengatakan menilai tindakan Arif La Awa sebagai bentuk mafia tanah yang merugikan operasional industri nikel di Pulau Obi.Rajak meminta Polres Halmahera Selatan dan Polda Maluku Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Arif La Awa serta rekan-rekannya, agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai hukum.
Idrus menegaskan bahwa klaim tanah negara dan perusakan aset perusahaan Harita Nickel, yang berperan penting dalam hilirisasi nikel, merupakan pelanggaran serius. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat membuka peluang bagi praktik serupa di masa depan, yang dapat merusak stabilitas investasi dan perkembangan ekonomi regional.
Proyek hilirisasi nikel di Kawasan Industri Obi telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Sejak penetapannya, proyek ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan wilayah Indonesia Timur. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo telah menekankan pentingnya menjaga iklim investasi, mengingat kontribusi investasi swasta yang mencapai 85% terhadap pembangunan ekonomi nasional, sementara APBN hanya berkontribusi 15%.
Presiden Jokowi secara khusus meminta Polri untuk mengawal dan melindungi proyek-proyek strategis agar investasi dapat terealisasi dengan optimal. Dengan demikian, gangguan terhadap investasi seperti yang dilakukan oleh Arif La Awa perlu ditangani dengan serius untuk memastikan kelancaran proyek dan manfaat ekonominya bagi masyarakat dan negara,(red)
