Ternate - Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS MALUT) menilai penjelasan Tim Hukum DPRD Kota Ternate terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), perjalanan dinas (Perjadin), serta tunjangan pimpinan dan anggota DPRD belum menjawab substansi keresahan masyarakat.
Ketua Umum PP FORMAPAS MALUT, Riswan Sanun, mengatakan persoalan yang dipertanyakan publik bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya dasar hukum atas hak keuangan dan kegiatan DPRD.
Menurutnya, yang perlu dijelaskan adalah bagaimana DPRD Kota Ternate menempatkan prioritas anggaran di tengah kebijakan efisiensi, tekanan fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat yang masih besar.
“Jangan setiap kritik publik dijawab hanya dengan mengatakan bahwa semuanya memiliki dasar hukum. Kami memahami bahwa ada regulasi yang mengatur hak DPRD. Tetapi pertanyaan rakyat jauh lebih sederhana, di tengah efisiensi dan keterbatasan fiskal, apakah kenaikan tunjangan, perjalanan dinas dan berbagai kepentingan anggaran DPRD memang menjadi kebutuhan paling mendesak?” tegas Riswan, Minggu (20/9).
Ia menilai legalitas tidak semestinya dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran tetap perlu dilihat dari aspek urgensi, proporsionalitas, transparansi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau jawabannya hanya ‘ada dasar hukum’, maka semua persoalan anggaran selesai di atas kertas. Padahal rakyat tidak hidup dari pasal-pasal. Rakyat membutuhkan pelayanan secara langsung, bukan sekadar dokumentasi reses yang tidak turun menyerap aspirasi langsung dari rakyat,” ujarnya.
Riswan juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Kota Ternate. Ia menyebut pemerintah daerah sebelumnya menyampaikan pembatasan kegiatan seremonial, kajian, studi banding dan seminar, termasuk pengurangan belanja perjalanan dinas, sementara anggaran diarahkan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Dalam kondisi tersebut, menurut Riswan, DPRD juga perlu menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi pembahasan peningkatan tunjangan maupun perjalanan dinas.
“Kalau pemerintah daerah sedang bicara pengurangan TKD dan efisiensi, lalu masyarakat diminta memahami keterbatasan fiskal, maka DPRD juga harus menunjukkan keteladanan. Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara fasilitas dan kepentingan anggaran DPRD justru terus diperluas,” katanya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak seharusnya hanya dibebankan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur sipil negara (ASN), maupun masyarakat. Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan, termasuk DPRD, harus berada dalam semangat yang sama.
Karena itu, FORMAPAS MALUT meminta DPRD Kota Ternate menjelaskan secara terbuka bagaimana pembahasan tunjangan, perjalanan dinas dan Pokir ditempatkan dalam kerangka kebijakan efisiensi serta kondisi fiskal daerah.
“Ini yang harus dijawab DPRD. Jangan mengalihkan persoalan kepada perdebatan soal rekaman atau siapa yang berkomentar di media sosial dan regulasi. Fokusnya adalah uang rakyat dan prioritas anggaran,” ujar Riswan.
Soroti Reses dan Perjalanan Dinas
Riswan juga menanggapi pernyataan yang menyebut pihak-pihak yang mengkritik rekaman rapat kemungkinan belum memahami regulasi.
Menurutnya, kritik masyarakat tidak serta-merta menunjukkan ketidakpahaman terhadap aturan. Ia justru meminta DPRD memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran publik berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan menganggap kritik masyarakat muncul karena masyarakat tidak memahami aturan. Justru masyarakat sedang bertanya apakah aturan tersebut dijalankan dengan prinsip kepatutan, transparansi dan kepentingan publik,” katanya.
Ia kemudian mempertanyakan pelaksanaan agenda reses dan perjalanan dinas anggota DPRD, termasuk sejauh mana kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah DPRD sendiri sudah memahami dan menjalankan regulasi dengan baik? Apakah agenda reses juga sudah sesuai regulasi? Jangan-jangan hanya bermodal dokumentasi, tetapi tidak turun ke masyarakat. Begitu juga dengan perjalanan dinas, apakah sudah sesuai regulasi?” ujarnya.
FORMAPAS MALUT, lanjut Riswan, menilai ukuran keberpihakan kepada masyarakat bukan hanya dari banyaknya regulasi yang dapat disebutkan, tetapi dari bagaimana anggaran publik digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jangan rakyat disuruh efisien, OPD diminta menghemat, pembangunan diprioritaskan, sementara DPRD justru sibuk memikirkan kenaikan tunjangan, perjalanan dinas dan kepentingan Pokir,” kata Riswan.
Ia juga meminta anggota DPRD yang disebut lantang menyampaikan pembahasan terkait tunjangan dan perjalanan dinas dalam rapat internal memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan pengusulan atau lobi kepada Wali Kota terkait peningkatan besaran tunjangan dan perjalanan dinas.
Menurutnya, penjelasan tersebut penting agar masyarakat mengetahui dasar kebutuhan dari setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah.
“Berikan penjelasan apakah gaji dan tunjangan yang diterima belum cukup sehingga harus ada penambahan, atau bagaimana. Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Riswan menegaskan, FORMAPAS MALUT tidak mempersoalkan keberadaan regulasi yang mengatur hak DPRD. Namun, menurutnya, penggunaan anggaran tetap perlu ditempatkan dalam konteks kemampuan fiskal daerah dan kepentingan masyarakat.
Ia berharap anggota DPRD Kota Ternate lebih mengedepankan pembahasan mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan dibandingkan memperluas kepentingan fasilitas lembaga.
“Rakyat membutuhkan wakil yang memperjuangkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar memperjuangkan fasilitas lembaganya,” pungkasnya. (Tim/Red).
