Ternate, ST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat”. Bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (PPN), Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (05/08/2026).
Turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo, jajaran pejabat kementerian, Forkopimda Maluku Utara, para kepala daerah, akademisi, pimpinan perusahaan, serta asosiasi desa dari berbagai daerah di Indonesia.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, menekankan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh pembentukan dan penguatan koperasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal keberhasilan program ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, mengatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
“Koperasi harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga mengelola berbagai potensi ekonomi lokal mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat.
“Dengan tata kelola yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan, koperasi diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi angka kemiskinan di desa,” ucapnya.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, menegaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperbaiki sistem distribusi hasil produksi masyarakat.
“Pemerintah ingin memastikan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun peternakan yang dihasilkan masyarakat dapat dikelola secara lebih efisien melalui koperasi sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi,” tandasnya.
Zulkifli mengatakan, koperasi diharapkan menjadi pusat distribusi, pemasaran, penyimpanan, hingga pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan demikian, rantai distribusi dapat dipersingkat, harga menjadi lebih baik bagi petani dan nelayan, serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Tata kelola koperasi harus profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi lembaga ekonomi yang dipercaya masyarakat,” pungkasnya. (Tim/Red).
