Foto bersama usai kunjungan
Ternate, ST - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Perum Bulog Ternate, Kamis (18/12/2025).
Kunjungan tersebut menjadi langkah awal penguatan kerja sama dan kolaborasi kedua lembaga, khususnya dalam pengawasan pelayanan publik di sektor pangan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir, mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertamanya ke Bulog Cabang Ternate sejak menjabat.
Ia berharap silaturahmi ini menjadi awal komitmen bersama untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan.
“Bagi saya ini merupakan kunjungan pertama. Mudah-mudahan ke depan kita dapat berkomitmen menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan Bulog, khususnya dalam skema kegiatan di lapangan, secara otomatis, hal tersebut tentu tidak terlepas dari fungsi pengawasan,” katanya.
Iriyani menyatakan bahwa ketersediaan pangan merupakan isu strategis, terlebih menjelang akhir tahun serta perayaan Natal dan Tahun Baru. Ombudsman ingin memastikan masyarakat memperoleh akses pangan yang cukup, aman, dan merata.
Menurutnya, kerja sama dengan Bulog sangat penting dalam upaya pencegahan maladministrasi, terutama dalam pelaksanaan program pangan pemerintah seperti Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kami mendorong sinergi dan kolaborasi yang kuat agar pengawasan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan program SPHP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara, Kepala Cabang Bulog Ternate, Jafry Tanasy, menyambut baik penguatan kerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara.
Ia menegaskan Bulog terbuka untuk berkolaborasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran distribusi pangan.
Jafry menjelaskan bahwa Bulog Cabang Ternate saat ini melayani 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sehingga tantangan distribusi dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama.
“Stok tersedia untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru hingga Lebaran. Bulog sebagai cadangan pangan pemerintah harus selalu siap, baik untuk stabilisasi harga maupun antisipasi bencana alam,” tandasnya. (Tim/Red).
