Jakarta - ST | Di tengah kebutuhan masyarakat akan informasi cepat dan akurat, akun media sosial pemerintah daerah (Pemda) justru sering terjebak menjadi etalase pencitraan pejabat. Alih-alih menyajikan layanan publik yang relevan, kontennya kerap dipenuhi foto seremonial dan aktivitas protokoler.
Padahal, media sosial Pemda bisa menjadi saluran strategis untuk melayani masyarakat. Idealnya, porsi konten harus jelas: 60 persen berisi layanan publik seperti jadwal, pengumuman, atau info darurat; 30 persen konten edukasi seputar kesehatan, lingkungan, dan pajak; serta hanya 10 persen untuk kegiatan pejabat, dengan catatan tetap mengedepankan manfaat nyata bagi warga.
Tak hanya soal porsi, gaya bahasa juga perlu diperhatikan. Bukan kalimat kaku ala surat edaran, melainkan bahasa sehari-hari yang akrab di telinga masyarakat. Contoh sederhana: bukan lagi “Pemberitahuan: Distribusi bansos tahap II akan dilaksanakan mulai 12 September”, melainkan “Halo warga, sembako murah tahap 2 mulai dibagi 12 September. Catat tanggalnya, ya ✍️😊.”
Format konten pun mesti menyesuaikan kanal. Instagram bisa menampilkan carousel edukatif dan reels singkat, TikTok dengan video ringan berisi informasi penting, Facebook menyajikan pengumuman detail untuk audiens yang lebih tua, sementara X (Twitter) dipakai untuk update cepat seperti banjir, macet, atau listrik padam.
Lebih jauh, Pemda sebaiknya melibatkan warga secara aktif. Misalnya lewat rubrik mingguan “Warga Bertanya, Pemda Menjawab”. Warga bisa menyampaikan pertanyaan lewat komentar atau DM, lalu dipilih beberapa untuk dijawab dalam format postingan singkat. Interaksi sederhana ini akan memberi kesan bahwa suara warga benar-benar didengar.
Dokumentasi kegiatan pejabat pun bisa dikemas lebih bermanfaat. Jika seorang bupati meresmikan jembatan, unggahan jangan hanya sebatas foto gunting pita. Lebih penting menambahkan konteks manfaat: “Jembatan ini memangkas 20 menit perjalanan warga menuju pasar.”
Agar efektif, diperlukan SOP pengelolaan akun medsos Pemda. Mulai dari jam respons komentar/DM, format balasan standar yang ramah, hingga prosedur eskalasi untuk aduan serius. Selain itu, admin medsos juga wajib berkoordinasi rutin dengan OPD agar agenda dan informasi lintas sektor bisa disaring serta dijadwalkan.
Jika dikelola dengan benar, akun medsos Pemda bisa menjadi wajah pelayanan publik yang transparan, interaktif, dan bermanfaat. Bukan sekadar papan pengumuman atau panggung pencitraan pejabat.(Red)
