Ternate, ST - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nurlaela Syarif, mendesak Pemerintah Kota Ternate segera melunasi hutang jaminan BPJS kesehatan sebesar Rp.17,7 miliar dan memudahkan prosedur hak kesehatan warga Ternate.
Anggota Komisi III DPRD, ini mengatakan Program Universal Health Coverage (UHC) jaminan BPJS kesehatan gratis bagi Masyarakat Ternate yang membutuhkan pelayanan kesehatan harusnya lebih mudah dan langsung mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit di rumah sakit.
Tapi, kata Nurlaela, faktanya karena tunggakan hutang berkisar Rp.17,7 miliar, dan masih dibatasi dengan administrasi aturan, birokrasi dan kriteria kalau orang sakit untuk bisa diakomodir dalam pelayanan kesehatan harus masuk Desil 1-5 hasil verifikasi Dinas Sosial.
Nurlaela juga menegaskan bahwa hak masyarakat mendapatkan kesehatan gratis harusnya tidak melihat si kaya dan si miskin, karena ini menjadi hak dasar masyarakat dilindungi Undang-Undang.
Problem yang Srikandi NasDem temukan ialah, ada orang yang tadinya mampu secara mandiri tapi karena kondisi kesehatan berobat jadi miskin.
"Urusan kesehatan warga di Ternate berbelit-belit karena Hutang BPJS Kesehatan," geramnya, saat di konfirmasi awak media, Jumat (04/07/2025).
Politisi NasDem, sesalkan bahwa ketika warga yang belum memiliki BPJS kesehatan harus verifikasi ke Dinas Sosial, harus masuk kategori dasil 1-5 baru bisa dapat layanan kesehatan gratis. Ini salah tafsir terhadap hak kesehatan warga.
"Untungnya program UHC Provinsi Maluku Utara masih bisa membantu kabupaten dan kota Ternate, namun kami mendesak agar segera Pemerintah Kota membayar Hutang BPJS Kesehatan dan memudahkan prosedur hak kesehatan warga Ternate," ddesaknya (Tim/Red).
