Jakarta, ST - Kementerian Tenaga Kerja (KEMNAKER) Republik Indonesia resmi memanggil pihak PT. Nusa Halmahera Mineral (PT.NHM) dengan agenda mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dengan pihak Pekerja yang memberi kuasa kepada Solidaritas Anak Muda Indonesia Timur (SMIT).
Perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi Maluku Utara (Malut) itu belakangan memang banyak mendapat sorotan publik, salah satu persoalan terkait pembayaran gaji dan hak-hak para pekerja.
Melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHIJSK), sebelumnya resmi melayangkan surat undangan Audiensi Permasalahan Ketenagakerjaan yang dijadwalkan pada hari Jumat, 13 Juni 2025, namum sampai tanggal yang ditetapkan Pihak Manajemen PT.NHM tidak satupun yang hadir.
Hal ini sangat disesalkan oleh Poltak Agustinus Sinaga, S.H Pengacara yang mendampingi para Pekerja menyesalkan sikap Hj. Robert yang dinilai tidak menghargai lembaga negara dan terkesan pandang enteng.
"Kami sangat menyesalkan sikap Manajemen PT. NHM terutama pemilik perusahaan, ini seperti penghinaan terhadap institusi Negara dan terkesan memandang enteng persoalan ini," sesalnya.
"Kami mendampingi para pekerja untuk memastikan hak-hak mereka, pihak kementerian pun sudah mengirim surat secara langsung ke kantor pusat perusahaan di Jakarta, namun sampai pertemuan diadakan tidak ada jawaban atau kehadiran dari pihak PT.NHM," sambung Poltak.
Poltak menambahkan ini bisa jadi preseden buruk bagi proses hubungan industrial, dimana pengusaha seharusnya tunduk terhadap peraturan perundang-undangan dan menghargai lembaga negara yang berwenang menjalankan dan mengawasi aturan tersebut.
Untuk diketahui, sebelumnya Kemnaker RI melayangkan surat undangan Audiensi kepada pihak manajemen PT. NHM, surat dikirimkan pada tanggal 5 Juni 2025, dan audensi nya pada tanggal 13 Juni 2025, namun tidak ada dari Presiden PT. NHM Hj. Robert dan pihak manajemen lainnya yang hadir. (Tim/Red).
