Halut, ST - Lembaga Adat empat suku di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), Kabupaten Hamahera Utara (Halut), Maluku Utara menyatakan penolakan keras aksi demonstrasi Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara (APD-MU).
Lembaga adat empat suku ini terdiri dari, Pagu, Towiliko, Boeng, dan Modole, yang secara langsung menghadang massa aksi APD-MU ketika melewati Jembatan Kali Jodoh, Desa Gayok, Kecamatan Malifut, dalam perjalanan menuju lokasi front gate NHM.
Bahkan, Forum Masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit (FMKBB) NHM melakukan aksi tandingan di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap perusahaan untuk segera beroperasinya lancar dan layak.
Junus Ngetje, selaku Fanyira Pagu, mewakili Lembaga Adat Empat Suku, menyatakan bahwa sebagai pemilik hak ulayat di wilayah lingkar tambang NHM, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif.
"Oleh karena itu, kami mendukung kebijakan pemulihan operasional NHM sehingga proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan," ujarnya, Senin (10/02/2025).
Menurut Junus, aksi tersebut dianggap telah disusupi oleh kepentingan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wakil karyawan dan masyarakat lingkar tambang. Aliansi tersebut dianggap tidak memahami kondisi terkini NHM, yang mengalami penurunan produksi, sehingga apa yang menjadi hak karyawan dan masyarakat belum dapat terealisasi.
“Kami, Lembaga Adat Empat Suku, mendukung penuh program efisiensi NHM. Bukan hanya kami, tetapi seluruh stakeholder di lima kecamatan yang berada di lingkar tambang ini juga mendukung langkah efisiensi tersebut. Produksi memang mengalami penurunan. Untuk menstabilkan produksi, salah satu langkah yang harus diambil adalah efisiensi jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” pungkas Junus.
Sementara, Mahdi Abd Rachman, selaku mantan karyawan NHM yang juga warga desa Tahane, dalam audiensi bersama massa aksi mempertanyakan kepentingan yang dibawah mereka. Ia menegaskan bahwa jangan hanya karena kepentingan satu orang lantas mengaitkan seolah-olah membawa kepentingan karyawan dan masyarakat.
“Anda datang membawa suatu kepentingan namun tidak pernah bertanya kalau torang (kami) pe kepentingan sebenarnya itu apa, kepentingan terbesar karyawan dan masyarakat di sini sebenarnya hanya satu, perusahaan bisa normal dan inshaa Allah berefek ekonomi untuk torang samua di sini,” tegas Mahdi, yang juga sampai sekarang belum menerima pesangon karena kondisi perusahaan.
Perlu diketahui, langkah efisiensi yang dilakukan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang mengelola Tambang Emas Gosowong di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, mendapatkan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. (Tim/Red).
