Jakarta, ST - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menyatakan dukungan penuh terhadap program "Asta Cita" Presiden terpilih Prabowo Subianto periode 2025-2029.
Khususnya poin kelima mengenai kelanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Program ini yang tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025, dipandang sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini di sampaiakan oleh Irwan Abd. Hamid, selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) PP GPI, pada Jumat, (16/05/2025).
Irwan, menekankan pentingnya hilirisasi sebagai kunci penguatan ekonomi nasional. Hilirisasi, atau proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir adalah esensial untuk meningkatkan nilai tambah SDA, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan membangun industri yang berkelanjutan.
"Langkah ini akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global," ujarnya.
Irwan, yang juga lulusan Mahasiswa Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM Jakarta, mengapresiasi kebijakan hilirisasi bijih nikel yang dimulai sejak 2009 melalui Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
"Kita harus bersyukur atas langkah konkret pemerintah ini. Bayangkan, selama ini bahan mentah kita diolah di luar negeri, padahal ore nikel mengandung mineral ikatan yang sangat berharga. Kini, kita bisa mengolahnya sendiri dan menikmati nilai tambah yang lebih besar," pungkasnya.
Ia menyoroti dampak positif hilirisasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara. Di Harita Nickel, Pulau Obi, ada sekitar 30.000 orang yang bekerja, termasuk 20.000 karyawan tetap dan sisanya kontraktor. Di Sahid Kawasi, totalnya lebih dari 18.000 orang. Sementara itu, di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), hingga 2025, telah menyerap sekitar 82.000 tenaga kerja, dengan 80% berasal dari wilayah sekitar industri dan Maluku Utara.
Sekjend PP GPI juga menyoroti adanya upaya kampanye hitam dari kelompok Non-Governmental Organization (NGO) asing dan NGO yang didanai asing yang dinilai ingin mengganggu iklim investasi dan program hilirisasi terintegrasi di Maluku Utara.
Berdasarkan kajian dan analisis internal, melihat adanya propaganda yang secara terang-terangan ingin mengganggu program strategis nasional ini. Ia mendukung penuh kehadiran perusahaan nikel di Maluku Utara, dengan harapan mereka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Kita sebagai anak bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga SDA kita, memastikan program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah dapat berjalan lancar tanpa distorsi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain," tegasnya.
Sebagai putra daerah Maluku Utara kelahiran Ternate, Irwan merasa terpanggil untuk menyuarakan fenomena yang muncul belakangan ini. Hilirisasi di Malut telah mencatatkan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Sedangkan Pertumbuhan ekonomi Malut pada 2024 tercatat tertinggi dibandingkan provinsi lain, yaitu mencapai 13,73%, dengan kontribusi terbesar dari industri pengolahan sebesar 24,69%. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5,03%," jelasnya. (Tim/red).
