Sofifi ST- Menjelang 17 Agustus 2024, bertepatan dengan 79 tahun Indonesia menyatakan Kemerdekaan, yang di ikrarkan Bung Karno atas dukungan para Kiyai Nusantara, dirumuskan tujuan Pembangunan nasional dalam UUD 1945, melakukan perlindungan kepada penduduk miskin.
Data menunjukan kemiskinan yang terus menebal berada di pedesaan dan mayoritas penduduk miskin adalah jamaah Nadhliyin
Ikatan Sarajana Nahdatul Ulama (ISNU) Wilayah Maluku Utara sebagai wadah kaum cendikia Nadhliyin.
"Hal ini perlu melakukan perumusan evaluasi tematik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Demokratis, dimana Presiden di pilih secara langsung oleh jamaah sejak amandemen UUD 1945, dan memulai pemilihan langsung tahun 2004," ucap Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama Maluku Utara, Dr. Mokhtar A. Adam SE., M.Si, melalui rilisan yang diterima media ini, Kamis (15/08/2024).
Kata Mokhtar, ISNU Maluku Utara menganalisis penanganan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data belanja Pemerintah hasil audit BPK RI dari tahun 2004-2023, yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.
"Data yang disajikan BPK RI atas hasil pemeriksaan laporan keuangan periode 2004-2023, dipilah dalam 2 periode kepemimpinan presiden yaitu Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), masing-masing melewati masa pemerintahan 2 Periode," katanya.
Menurutnya, Disclaimer untuk data 2004 tidak di masukan karena tahun 2004 ada 2 Presiden yaitu Megawati dan SBY sebagai tahun transisi dan Tahun 2014 SBY dan Jokowi sehingga tahun 2004 dan tahun 2014 sebagai tahun transisi tidak dimasukan dalam analisa datanya, karena itu analisis hanya menggunakan 9 tahun kepemimpinan yaitu 9 Tahun Presiden SBY 2005-2013 dan 9 Tahun Presiden Jokowi 2015-2023
"Penduduk Miskin yang di wariskan Presiden Megawati kepada Presiden SBY tercatat sebanyak 38.943.240 jiwa, tahun 2005, SBY menerbitkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan dana APBN dari subsidi ke BLT pada periode pertama sukses menurunkan angka kemiskinan sebanyak 5.864.270 Jiwa penduduk Miskin," terangnya.
Mokhtar mengatakan, di Periode ke-2 SBY melanjutkan kesuksesan di tengah resesi keuangan global tahun 2009, mencapai 4.802.270 jiwa penduduk miskin sehingga tersisa penduduk miskin pada akhir masa kepemimpinan SBY 27.727.790 penduduk miskin yang diserahkan ke Presiden Jokowi dalam melanjutkan penanggulanggan kemiskinan.
"Presiden Jokowi di awal pemerintahan mengusung Visi Nawacita dan melanjutkan program Kartu Prasejahtera dan berbagai bentuk kartu penangganan penduduk miskin pada periode pertama hanya mampu menurunkan penduduk miskin sebanyak 2.941.920 jiwa penduduk miskin," ungkapnya.
Sedangkan pada periode kedua justru mengalami peningkatan selama masa pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin, meningkat sebesar 433.330 jiwa penduduk miskin, yang menyisahkan penduduk miskin sebanyak 25.219.120 jiwa kepada pemerintahan Prabowo
Masa Pemerintahan Joko Widodo sukses melakukan penanganan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, yang digerakan bersama Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui program Tim Penanggulangan Inflasi Daerah, mampu menahan pergerakan harga barang konsusmis di Nusantara, yang diikuti dengan kebijakan yang lebih pro pada pertumbuhan ekonomi
Pada 20 tahun masa kepemimpinan kedua presiden mengalami resesi dengan Menteri keuangan yangsama yaitu Sri Mulyani Indarwati, baik pada masa pemerintahan SBY mengalami tekanan resesi keuangan global tahun 2009, dan pada masa pemerintahan Jokowi Covid19 tahun 2020 Kebijakan masa SBY melakukan pengendalian fiscal dan moneter untuk menjaga ancaman runtuhnya sektor financial,
Mencermati dinamika pola penanganan penduduk miskin, dapat disimpulkan bahwa pola penanganan penduduk miskin SBY melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) efektif sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi melalui Penanganan Inflasi dapat mengendalikan kenaikan harga barang konsumsi.
Pemerintahan Prabowo, disarankan dapat melakukan modifikasi kebijakan penanggulanggan kemiskinan dengan skema :
1. Melanjutkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ala SBY, diikuti dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis, akan memberikan dampak aliran uang negara (APBN) yang inklusif di desa dan kelurahan untuk meningkatkan derajat perekonomian Masyarakat lapisan bawah.
2. Melanjutkan Program Penanganan Inflasi melalui penguatan TPID di setiap daerah, yang diikuti dengan kebijakan mengatasi disparitas harga antar pulau, antar daerah dan antar kota dan desa, melalui Program Nusantara Satu Harga (NU-Siaga) untuk menjaminkan pemenuhan konsumsi warga desa dalam mengatasi kemiskinan pedesaan, dengan memanfaatkan BUM Desa dan Program Tol Laut yang mengatasi ketimpangan harga di Negara Kepulauan
Demikian Pokok-pokok rekomendasi Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Wilayah Maluku Utara dalam penanganan kemiskinan untuk menyelamatkan kaum nadhliyin pedesaan di wilayah Nusantara.(Red).
