Ternate - Sikap Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, saat menghadapi massa aksi Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) pada Rabu (30/9/2026) mendapat sorotan dari Gabungan Insan Pers (GIPERS) Maluku Utara.
Ketua GIPERS Malut, Iskar Mansur, menyoroti sikap Amin yang disebut tersulut emosi saat menghadapi massa yang menyampaikan kritik terkait polemik pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Ternate dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Ternate Selatan-Moti.
Situasi disebut memanas setelah Amin bergerak mendekati dan mengejar salah seorang peserta aksi. Dalam rekaman peristiwa yang beredar, sejumlah anggota kepolisian terlihat berada di antara Amin dan massa untuk mencegah terjadinya benturan.
Iskar menilai pimpinan DPRD semestinya menghadapi kritik masyarakat dengan dialog, argumentasi, dan klarifikasi berdasarkan data.
“Jangan gunakan otot menghadapi kritik. Anda itu dewan, bukan reman,” tegas Iskar, terhadap sikap Amin Subuh. Kamis (1/10).
Menurut Iskar, kritik terhadap DPRD merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Jika terdapat tudingan yang dinilai tidak benar, anggota DPRD memiliki ruang untuk memberikan bantahan melalui data, dokumen, dan penjelasan terbuka.
Iskar juga meminta peristiwa tersebut dilihat secara utuh dengan memeriksa rekaman video, keterangan peserta aksi, saksi di lokasi, serta aparat keamanan yang berada di tempat kejadian.
Organisasi tersebut mendorong Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate untuk memeriksa insiden tersebut apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik.
Pemeriksaan, kata Dia, dapat dilakukan dengan meminta keterangan dari Amin Subuh, peserta aksi, saksi, aparat keamanan, serta memeriksa rekaman video yang beredar.
Polemik yang melatarbelakangi aksi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan reses anggota DPRD Dapil II Ternate Selatan-Moti. Kritik muncul karena terdapat kegiatan reses yang berlangsung di Kelurahan Toboko, sementara Pulau Moti merupakan salah satu wilayah dalam dapil tersebut.
Amin Subuh sebelumnya telah memberikan klarifikasi dan membantah tudingan bahwa pelaksanaan reses tersebut merupakan upaya membohongi masyarakat.
Bagi GIPERS, perdebatan mengenai pelaksanaan reses seharusnya diselesaikan melalui data, dokumen, dan mekanisme kelembagaan. Sementara insiden saat demonstrasi merupakan persoalan tersendiri yang perlu diklarifikasi.
Ia menilai sebagai pimpinan DPRD, Amin Subuh memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sikap yang dapat mencerminkan kedudukan lembaga legislatif ketika menghadapi kritik masyarakat.
“Ketika masyarakat datang membawa kritik, yang dibutuhkan dari seorang wakil rakyat adalah kemampuan untuk menjawab kritik tersebut, bukan menunjukkan kekuatan fisik,” kesalnya.
Iskar berharap Amin Subuh memberikan penjelasan mengenai insiden tersebut. Publik juga menunggu langkah Badan Kehormatan DPRD Kota Ternate terkait peristiwa yang terjadi saat aksi berlangsung.
Dirinya, menegaskan kritik maupun tudingan dapat dijawab melalui data dan fakta, sedangkan dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. (Tim/Red).
